Buser Official NET, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Senin (2/2/2026) menjadi forum strategis bagi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan jajaran pemerintah pusat untuk memberikan arahan langsung kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia.
Rakornas yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, tersebut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para Menteri Koordinator, Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta kepala daerah beserta wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai capaian pembangunan nasional yang telah diraih pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil nyata, bukan sekadar janji atau “omon-omon”.
“Saat ini, Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah menciptakan sekitar 3 hingga 5 juta lapangan pekerjaan. Setiap hari, program ini menjangkau kurang lebih 60 juta penerima manfaat, mulai dari anak-anak, ibu hamil, ibu melahirkan hingga lansia,” jelas Presiden.
Selain itu, di sektor kesehatan, Presiden menyebutkan bahwa sekitar 70 juta masyarakat Indonesia telah merasakan manfaat pelayanan kesehatan gratis melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Presiden Prabowo juga mengungkapkan rencana pembentukan sebanyak 28.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di seluruh desa di Indonesia. Koperasi tersebut akan dilengkapi dengan sistem manajemen dan gudang penyimpanan hasil panen.
“Nantinya tidak ada lagi hasil panen yang tidak terjual. Koperasi akan mengambil, menyimpan, mengirim, dan menjual hasil panen petani, sehingga petani di sektor pertanian dan perikanan mendapatkan hasil yang layak,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Bima Ady Mahyudi yang menghadiri Rakornas bersama Wakil Bupati Bima dr. H. Irfan Zubaidy menyampaikan bahwa arahan Presiden RI, Wakil Presiden, serta pemaparan para Menteri menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah.
Menurut Bupati, tema sinergi pusat dan daerah harus dijadikan acuan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di tingkat daerah agar sejalan dengan arah pembangunan nasional.
“Arahan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah selaras dengan kebijakan dan program pemerintah pusat,” ujarnya.
Rakornas tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bima Diah Citra Pravitasari, Dandim 1608/Bima Letkol Arh Samuel Asdianto Limbongan, S.Kom., M.Sc, Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar, S.I.K., M.H, serta Kepala Kejaksaan Negeri Bima Heru Kamarullah. Hadir pula Bupati Dompu Bambang Firdaus dan Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan.
