Buser Official NET, Aksi demonstrasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengatasnamakan mahasiswa Bima di Jakarta menuai beragam tanggapan. Salah satunya datang dari pemerhati dan pegiat antikorupsi, Usrah, SH, yang saat ini berada di Jakarta dan merupakan pendiri sekaligus pembina LSM Bima Corruption Watch (BCW) NTB.
Usrah menyebut aksi tersebut berbanding terbalik dengan fakta di lapangan, khususnya terkait transparansi kepemimpinan Bupati Bima Ady Mahyudi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Usrah, sejauh ini keterbukaan Pemerintah Kabupaten Bima dalam melaksanakan pembangunan daerah justru sangat luar biasa dan mudah diakses publik.
Transparansi Bupati Bima Ady Mahyudi dalam menjalankan pembangunan melalui APBD itu luar biasa. Bukan hanya masyarakat di Bima, kami yang berada di Jakarta pun bisa mengakses informasinya,” ujarnya, Jumat (16/1/2026).
Ia menilai, tudingan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi tersebut keliru sasaran. Menurutnya, tidak tepat jika Bupati Bima dan keluarganya menjadi sasaran demo dengan isu-isu yang disampaikan.
Meski demikian, Usrah menegaskan bahwa aksi demonstrasi merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Ia menyatakan tidak mempermasalahkan aksi protes selama dilakukan sesuai aturan.
Di sisi lain, Usrah justru mengingatkan Bupati Bima agar lebih mewaspadai potensi kebocoran informasi dari internal pemerintahan. Ia menduga, bisa saja terdapat oknum pejabat yang tidak loyal dan menyebarkan informasi menyesatkan kepada pihak luar. Sementara transparansi pemda Bima atas pengunaan anggaran cukup luar biasa.
Pengalamannya selama ini, kepemimpinan Ady-Irfan berbeda dengan yang sebelumnya. Transparansi pengunaan APBD luar biasa terbuka jadi belum ada penyalahgunaan seperti yang disangkakan,” tegasnya.
