Buser Official NET, Polemik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima mencuat ke ruang publik setelah Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Erwin, menolak menandatangani dokumen APBD. Penolakan tersebut didasari penilaiannya bahwa sejumlah prosedur krusial belum dijalankan secara semestinya, serta dokumen final APBD belum diterima secara resmi oleh pimpinan dewan.
Muhammad Erwin menjelaskan bahwa secara tata kelola penganggaran, APBD seharusnya melalui tahapan evaluasi berjenjang, proses harmonisasi, hingga persetujuan akhir sebelum ditandatangani oleh pimpinan DPRD. Namun, menurutnya, rangkaian prosedur tersebut tidak dilalui secara utuh.
menolak menandatangani dokumen APBD. Penolakan tersebut didasari penilaiannya bahwa sejumlah prosedur krusial belum dijalankan secara semestinya, serta dokumen final APBD belum diterima secara resmi oleh pimpinan dewan.
polemik penolakan tanda tangan APBD ini justru memantik beragam spekulasi di tengah masyarakat. Warganet pun ramai-ramai menyuarakan pendapat mereka melalui media sosial, khususnya Facebook. Salah satu akun bernama TGuru Adly Merahputih menilai bahwa penolakan penandatanganan APBD berpotensi berdampak pada keterlambatan pelayanan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, akun Facebook bernama Bento Kentir justru menilai langkah yang dilakukan Muhammad Erwin sebagai bentuk fitnah. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut bahwa penolakan tersebut diduga berangkat dari kekecewaan pribadi terkait aspirasi pokok pikiran (Pokir) yang tidak sesuai harapan.
Akun tersebut juga menuding adanya upaya menggiring opini negatif terhadap Bupati dan keluarganya, dengan tujuan menekan agar Pokir dinaikkan. Bahkan disebutkan bahwa pemangkasan Pokir dilakukan demi menciptakan rasa keadilan agar tidak dimonopoli oleh segelintir unsur pimpinan dewan. Lebih lanjut, akun tersebut menilai bahwa Muhammad Erwin seharusnya tampil sebagai inisiator pembangunan, bukan justru memperkeruh suasana.
Hingga saat ini, pro dan kontra terkait penandatanganan dokumen APBD Kabupaten Bima masih terus bergulir, viral di media sosial, dan menjadi perbincangan hangat masyarakat. Namun demikian, belum ada pernyataan resmi lanjutan baik dari pihak DPRD maupun Pemerintah Kabupaten Bima untuk merespons polemik yang berkembang tersebut.
