Buser Official NET, Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi PDI Perjuangan, Firdaus, mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera angkat bicara menyikapi perbedaan pendapat antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Firdaus menilai, sikap diam Sekda justru berpotensi memperpanjang polemik dan memunculkan beragam penafsiran di tengah masyarakat. Padahal, Sekda memiliki peran strategis sebagai pengendali koordinasi anggaran sekaligus jembatan komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan seluruh tahapan pembahasan APBD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan bahwa perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran adalah hal yang wajar, namun harus disikapi dengan komunikasi yang jelas dan bertanggung jawab.
Sekda tidak boleh berdiam diri. Jika dibiarkan berlarut-larut, perbedaan pandangan ini bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di masyarakat,” tegas Firdaus, Sabtu (10/1).
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting agar publik memahami duduk persoalan yang sebenarnya dalam proses APBD, mulai dari tahap pembahasan, evaluasi, penyempurnaan, hingga pengesahan anggaran. Ia juga meminta Sekda menjelaskan secara terbuka sejauh mana tahapan APBD yang telah dilalui saat ini.
Firdaus mengingatkan bahwa APBD merupakan instrumen utama dalam pembangunan daerah dan pelayanan publik. Oleh karena itu, setiap perbedaan pandangan harus segera diselesaikan melalui dialog yang terbuka dan komunikatif, bukan dengan saling menunggu atau membiarkan isu berkembang tanpa adanya klarifikasi resmi.
“APBD ini menyangkut kepentingan rakyat Kabupaten Bima. Jangan sampai persoalan komunikasi justru membuat masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Ia berharap Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera memberikan penjelasan resmi terkait substansi perbedaan pendapat yang terjadi, sekaligus langkah-langkah konkret yang akan ditempuh untuk menyatukan persepsi antara legislatif dan eksekutif demi kelancaran pemerintahan daerah.
