Buser Official NET, Mataram Pemerintah Kabupaten Bima resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Selasa (31/3).
Penyerahan ini menjadi pintu awal audit sekaligus ujian atas konsistensi tata kelola keuangan daerah di tengah tuntutan efisiensi dari pemerintah pusat.
Bupati Bima Ady Mahyudi datang bersama Wakil Bupati dr. H. Irfan Zubaidy, Sekretaris Daerah Adel Linggi Ardi, dan Inspektur Iwan Setiawan. Mereka menyerahkan dokumen yang akan menjadi dasar BPK menilai kewajaran laporan keuangan, mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Di forum yang sama, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menekankan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Pemerintah Provinsi NTB selama 14 tahun berturut-turut tidak boleh berhenti sebagai simbol administratif. Ia menyebut WTP seharusnya menjadi komitmen berkelanjutan dalam menjaga disiplin fiskal dan kualitas belanja publik.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTB, Suparwadi, mengingatkan bahwa dinamika kebijakan efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah lebih adaptif. Di satu sisi, belanja harus ditekan. Di sisi lain, efektivitas dan ketepatan sasaran tidak boleh dikorbankan.
Audit atas LKPD 2025, menurut dia, akan dilakukan secara profesional, independen, dan objektif. Namun, proses itu bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi yang akurat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bima, penyerahan LKPD ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Bupati Bima Ady Mahyudi menyebutnya sebagai tahap awal dari proses panjang untuk memperoleh opini atas laporan keuangan yang sekaligus menjadi indikator kepercayaan publik.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Di tengah tekanan efisiensi anggaran, laporan keuangan bukan lagi sekadar dokumen administratif. Ia menjadi cermin: sejauh mana pemerintah daerah mampu menyeimbangkan disiplin fiskal dengan kebutuhan riil masyarakat. (BSR004)
