Buser Official NET. Sumbawa – Aliansi Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) menggelar aksi demonstrasi serentak di sejumlah wilayah Pulau Sumbawa, meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu, hingga Sumbawa Barat, Selasa (2/6/2026). Massa menuntut pemerintah pusat segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) serta mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dalam aksi yang berlangsung di depan Terminal Pertamina Kota Bima, massa juga menyinggung janji yang pernah disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, terkait perjuangan pembentukan PPS.
Perwakilan demonstran, Amrin, menyatakan masyarakat Pulau Sumbawa masih menunggu realisasi janji tersebut. Menurutnya, Fahri Hamzah pernah menyampaikan bahwa pembentukan PPS akan mulai dibahas setelah pasangan Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
“Harusnya Fahri Hamzah ada di sini bersama kami karena dulu dia berjanji memperjuangkan pemekaran PPS,” ujar Amrin dalam orasinya.
Amrin menilai hingga saat ini belum ada kepastian terkait pembentukan PPS. Ia bahkan menuding Fahri Hamzah mengabaikan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa setelah menjabat di pemerintahan.
Selain menyoroti janji politik tersebut, massa juga mendesak para tokoh nasional asal Pulau Sumbawa untuk turut memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua Presidium Aliansi PPS Kota Bima, Abdussyahir atau Ogie, menegaskan bahwa tuntutan utama aksi adalah pencabutan moratorium DOB dan percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
“Kami mendesak pemekaran PPS. Kami juga meminta pemerintah pusat agar turun langsung ke kabupaten dan kota di Pulau Sumbawa untuk mendengar serta melihat aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran,” tegasnya.
Pantauan di lapangan, massa aksi sempat menutup jalan nasional lintas Bima–Sumbawa selama beberapa saat. Namun, situasi tetap berlangsung aman dan arus lalu lintas kembali normal setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan.
Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak masyarakat Pulau Sumbawa yang kembali menyuarakan tuntutan lama mereka agar wilayah tersebut ditetapkan sebagai provinsi baru terpisah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat.
