Buser Official NET, Di tengah menipisnya Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang memaksa pemerintah daerah menerapkan kebijakan efisiensi dan penghematan anggaran, perilaku sebagian anggota DPRD Kabupaten Bima justru menuai sorotan tajam.
Kritik pedas itu dilontarkan Firdaus, anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia menilai, masih ada sejumlah legislator yang gemar melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dengan dalih Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), namun minim manfaat langsung bagi masyarakat.
“Keuangan daerah sedang tidak baik-baik saja, tapi masih ada yang doyan jalan-jalan berlabel SPPD. Ini gaya ugal-ugalan yang dibungkus seolah-olah demi kepentingan rakyat,” tegas Firdaus, Selasa (3/2/2026).
Anggota DPRD dua periode ini menekankan, semestinya seluruh unsur DPRD memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga dan mengamankan anggaran daerah, bukan justru menghabiskannya untuk kegiatan seremonial yang tidak berdampak nyata.
Menurutnya, semangat efisiensi anggaran harus benar-benar diwujudkan dalam kerja-kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dengan mengedepankan skala prioritas dan kebutuhan riil masyarakat.
“Anggaran itu harus dikelola secara jernih dan bertanggung jawab. Bukan dipilah berdasarkan kepentingan tertentu atau ekses kebutuhan politik,” katanya.
Firdaus berharap, seluruh anggota DPRD Kabupaten Bima dapat menahan diri, menata ulang pola belanja, serta menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat di tengah keterbatasan fiskal daerah.
