Buser Official NET, Bima- Bupati Bima, Ady Mahyudi, menghadiri sekaligus membuka Konferensi Kerja Kabupaten I (Konkerkab I) dan Konferensi Luar Biasa (KLB) Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bima, Sabtu (25/4/2026).
Agenda yang digelar di Gedung PGRI, Kecamatan Belo, itu bukan sekadar forum rutin organisasi profesi, melainkan panggung refleksi arah pendidikan daerah.
Mengusung tema “Transformasi PGRI Menuju Indonesia Emas dan Bima Bermartabat”, konferensi ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan pendidikan mulai dari jajaran Dinas Dikpora, pengurus PGRI tingkat provinsi, hingga perwakilan guru lintas kecamatan. Hadir pula Wakil Ketua III PGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Kaharudin.
Di hadapan peserta, Ady Mahyudi menekankan pentingnya menjadikan forum ini sebagai momentum perubahan, bukan sekadar formalitas organisasi. Ia mengingatkan, tantangan pendidikan saat ini menuntut organisasi profesi seperti PGRI untuk lebih adaptif dan progresif.
“Konferensi ini harus melahirkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan perubahan nyata, sekaligus menjadi wadah perjuangan aspirasi guru,” ujar Ady Mahyudi
Pernyataan itu tidak berdiri di ruang hampa. Dalam beberapa tahun terakhir, isu kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, hingga disparitas akses belajar masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah, termasuk Kabupaten Bima.
Ady juga menyoroti potensi friksi internal dalam forum organisasi. Ia mengingatkan agar dinamika pemilihan kepengurusan tidak menjelma menjadi konflik yang justru melemahkan solidaritas.
“Ini ajang konsolidasi bersama, bukan kompetisi yang memecah kebersamaan. Perbedaan pilihan wajar, tapi tujuan kita tetap satu: memajukan pendidikan,” katanya.
Di sisi lain, Lalu Kaharudin menegaskan bahwa konferensi kerja memiliki fungsi strategis sebagai ruang evaluasi. Menurutnya, program organisasi tidak cukup hanya dijalankan, tetapi perlu dikaji efektivitasnya secara terbuka.
“Forum ini penting untuk melihat sejauh mana program berjalan, apa kendalanya, dan bagaimana merumuskan solusi ke depan,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: PGRI tidak hanya dituntut sebagai organisasi administratif, tetapi juga sebagai motor perubahan dalam ekosistem pendidikan.
Di akhir sambutannya, Bupati Bima mengajak para guru menjaga marwah profesi, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat solidaritas. Seruan yang terdengar normatif, tetapi menjadi krusial di tengah tuntutan zaman yang terus berubah.
Konferensi ini, pada akhirnya, menjadi ujian: apakah PGRI mampu melampaui rutinitas organisasi dan benar-benar menjadi aktor kunci dalam mendorong pendidikan yang lebih bermartabat di Bima. (BSR004)
